Pontianak-Kalimantan Barat - Terpampang baliho besar yang berisikan keluhan masyarakat terkait pembangunan waterfront keraton kesultanan. Dalam baliho tersebut berisikan bahwa masyarakat menuntut janji pembangunan sebelum masa jabatan berahir. Karena kondisi lokasi pembangunan yang sampai saat ini masih terlihat berantakan hancur lebur.
Mantan kabid Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Kalbar inisial Mars yang juga selaku PPK pada Proyek renovasi Waterfront sambas tahap 1 tahun anggaran 2022 di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalbar melalui surat penetapan tersangka tgl 21 November 2023. Sebelumnya kejati kalbar juga sudah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi robohnya pembangunan waterfront kraton sambas tersebut masing-masing Erw selaku PPK pertama dan 3 orang dari fihak swasta selaku pelaksana dan konsultan,ungkap Safarudin Delvin SH, Ketua DPW IWO Kalimantan Barat .
Untuk pengembangan penyidikan kasus ini kejati kalbar 3 hari ini memeriksa 14 orang Pejabat dan mantan pejabat Pemda Kalbar diantaranya Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Dinas PUPR Kalbar. Sukaliman mantan Kadis PUPR Kalbar. Isfandiar Kabid Cipta Karya selaku PPTK,Juanda Kabid SDA selaku PPTK dan Ridwan mantan kabid cipta karya,Dedy Sutomo selaku Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa serta sejumlah pejabat keuangan dinas PUPR dan Badan Keuangan dan Aset Daerah., ujar Delvin.
Salah seorang Pengurus organisasi Jasa Konstruksi yang juga sebagai Kontraktor senior di Kalbar yang di mintai pendapatnya menyatakan sangat menyayangkan sampai terjadinya kasus yang banyak menyeret sejumlah pihak. Harusnya pihak Kejaksaan juga harus berani mengungkap dan menetapkan tersangka lain terutama aktor intelektualnya.Sejauh ini aktor intelektual kasus waterfront sambas ini belum tersentuh walaupun sudah beberapa kali di periksa."
Selain Erw dan Mars selaku PPK pelaksana, Kejaksaan juga harus mendalami unsur perencanaan proyek tersebut apakah sudah sesuai atau tidak, dan mendalami PPK perencana proyek tersebut yaitu mantan Kabid Cipta Karya inisial R. Serta mendalami peran Kepala Dinas PUPR yang sekarang karena dari sinilah ada perintah pemutusan kontrak secara sepihak yang tidak sesuai prosedur. Pihak Kejaksaan juga harus berani memeriksa siapa yang memerintahkan Kadis PUPR Kalbar itu untuk memutus kontrak sehingga proyek waterfront sambas ini tidak bisa dilanjutkan dan mangkrak., terang nya.
Gagalnya Proyek Waterfront sambas ini merupakan tanggungjawab secara keseluruhan bukan hanya unsur pelaksana saja. Kami berharap pihak Kejati Kalbar dapat mengungkap semua pihak yang terlibat termasuk aktor intelektualnya.
Sangat lah disayangkan jika harapan masyarakat Sambas saat ini pupus jika pembangunan waterfront tidak terealiasasi secara baik bahkan menimbulkan dampak kerusakan terhadap kawasan keraton Sambas dan sekitarnya.
Ditambah lagi kegiatan waterfront Sambas tahap 2 ada permasalahan di BANK KALBAR cabang Singkawang
Ulah Marcel selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui dalam memberikan persetujuan keterangan untuk Kredit modal kerja di BANK KALBAR Cabang Singkawang pada kegiatan waterfront Sambas tahap 2 dan gedung kantor Samsat serta Asrama Mahasiswa Bandung.
Sehingga Bank Kalbar sampai saat ini masih menunggu realisasi pekerjaan yang sampai saat ini tidak terealisasi karena ada nya penghentian kegiatan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat disebabkan kemungkinan ada dugaan permainan terhadap aktor oknum kontraktor dan perusahaan yang di gunakan untuk mendapatkan kegiatan sistem e -katalog dan mendapat kredit konstruksi di Bank Kalbar, ini merupakan ada nya indikasi tidak pidana pencucian uang atau pun ada dugaan kongkalikong antara oknum kontraktor dan pejabat daerah dalam ini PPK Pejabat Pembuat Komitment yang sudah di tetap kan sebagai tersangka oleh kajati Kalbar di proyek Waterfront tahap 1 .
Dalam kejadian ini semua unsur elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas masalah waterfront tahap 1 dan waterfront tahap 2 dan gedung kantor Samsat Sambas serta asrama mahasiswa Kalbar di Bandung.
"Ketua DPW IWO Indonesia Kalimantan Barat Safarudin Delvin,SH Berharap kepada Penegak Hukum dalam hal ini Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat agar Pro aktif, untuk menindak para pelaku oknum dinas yang terkait,"pungkasnya.
Tim Investigasi DPW IWOI Provinsi Kalimantan Barat.
Social Plugin